Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan mencabut status bebas pajak Universitas Harvard. Ancaman ini muncul sebagai respons atas dugaan penolakan Harvard terhadap tuntutan Trump terkait penanganan demonstrasi pro-Palestina. Tindakan ini memicu kontroversi dan menimbulkan pertanyaan tentang wewenang presiden dalam hal kebijakan perpajakan.
Pengumuman pencabutan status bebas pajak Harvard disampaikan Trump melalui media sosialnya pada 3 Mei 2025. Ia menyatakan bahwa pencabutan tersebut merupakan hukuman yang pantas diterima universitas tersebut. Ancaman serupa sebelumnya telah dilontarkan Trump pada 15 April 2025.
Daftar Baca
Pencabutan Status Bebas Pajak: Tindakan yang Dipertanyakan
Juru bicara Gedung Putih, Harrison Fields, mengonfirmasi bahwa pemerintahan Trump telah melaporkan Harvard kepada Internal Revenue Service (IRS) untuk diaudit. Langkah ini diambil setelah Trump menuduh Harvard telah menjadi entitas politik.
Harvard membantah tuduhan tersebut dan menganggap pencabutan status bebas pajak sebagai pelanggaran hukum pajak AS. Universitas tertua di AS ini menegaskan tidak ada dasar hukum yang mendukung tindakan Trump.
Konsekuensi Potensial bagi Pendidikan Tinggi AS
Harvard memperingatkan bahwa tindakan sewenang-wenang seperti ini akan berdampak buruk bagi masa depan pendidikan tinggi di Amerika Serikat. Penyalahgunaan instrumen hukum pajak dapat menciptakan preseden yang membahayakan stabilitas dan pendanaan lembaga pendidikan lainnya.
Universitas tersebut juga tengah mengajukan gugatan terhadap pemerintahan Trump atas pembekuan dana hibah federal sebesar US$ 2,2 miliar. Dana tersebut sebagian besar digunakan untuk penelitian medis dan ilmiah. Pembekuan ini dinilai sebagai tindakan yang merugikan kemajuan penelitian di AS.
Respon Lembaga Terkait dan Ketidakjelasan Status Harvard
Baik IRS maupun kantor Inspektur Jenderal Perbendaharaan AS untuk Administrasi Pajak menolak berkomentar mengenai kasus ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan kewenangannya.
Menurut undang-undang pajak AS, setiap karyawan IRS diwajibkan melaporkan permintaan yang tidak pantas dari Gedung Putih kepada Inspektur Jenderal. Keengganan kedua lembaga tersebut untuk memberikan pernyataan resmi menambah keraguan tentang legalitas tindakan Trump.
Dampak Politik dan Hukum yang Lebih Luas
Kasus ini bukan hanya perselisihan antara presiden dan sebuah universitas, tetapi juga menyoroti potensi penyalahgunaan kekuasaan dan implikasi hukum yang luas. Penggunaan IRS sebagai alat politik menimbulkan kekhawatiran tentang independensi lembaga tersebut dan integritas sistem perpajakan AS.
Ketidakjelasan status bebas pajak Harvard hingga saat ini juga menimbulkan spekulasi dan menimbulkan pertanyaan tentang proses hukum dan pengawasan yang berjalan. Kejadian ini menunjukkan potensi konflik antara eksekutif dan lembaga independen dalam sistem pemerintahan AS, sekaligus menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap lembaga pendidikan. Ke depannya, kasus ini berpotensi membuka diskusi publik yang lebih luas mengenai batasan kekuasaan presiden dan perlindungan hak-hak universitas.
