Pemerintah kembali memberikan diskon biaya transportasi selama liburan sekolah Juni-Juli 2025. Kabar baik ini disampaikan menyusul rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juni 2025. Diskon ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata dan transportasi.
Salah satu program andalan dalam paket diskon ini adalah potongan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 6% untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik. Kebijakan ini berlaku untuk pembelian dan penerbangan pada periode 5 Juni hingga 31 Juli 2025.
Insentif PPN DTP untuk Tiket Pesawat
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 430 miliar untuk program PPN DTP ini. Dengan insentif ini, masyarakat hanya perlu membayar 5% dari tarif PPN normal 11%, sehingga harga tiket menjadi lebih terjangkau. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan hasil koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Tujuannya adalah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan mobilitas masyarakat selama liburan sekolah. Kebijakan serupa sebelumnya juga pernah diterapkan selama libur Lebaran Idulfitri 2025. Menkeu Sri Mulyani menyebutkan target 6 juta penumpang dapat menikmati penurunan harga tiket pesawat.
Kesiapan Angkutan Udara dan Sosialisasi Diskon
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) telah melakukan berbagai persiapan. Inspektur Penerbangan ditugaskan untuk mengawasi implementasi diskon tiket pesawat di bandara dan secara online.
Pengawasan juga mencakup peningkatan jadwal pemeriksaan sarana dan prasarana penerbangan, termasuk armada pesawat. Ditjen Hubud juga telah mensosialisasikan diskon harga tiket pesawat kepada maskapai dan Online Travel Agent (OTA). Tersedia 331 armada pesawat untuk penerbangan domestik selama liburan sekolah. Belum ada rencana penambahan armada untuk saat ini.
Dampak Positif dan Tantangan Kebijakan
Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) menyambut positif kebijakan ini. Mereka menilai langkah tersebut strategis untuk mendorong pergerakan wisatawan domestik dan memberikan angin segar bagi pelaku usaha pariwisata. ASITA juga berharap harga tiket pesawat dapat diturunkan lebih terjangkau, tidak hanya pada momen-momen khusus.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga memberikan apresiasi. Mereka menekankan pentingnya transparansi harga diskon dan ketersediaan tiket. Namun, Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) mencatat masyarakat cenderung membeli tiket pesawat jauh hari sebelum liburan. Pembelian tiket jauh hari dinilai lebih hemat dibanding memanfaatkan diskon PPN DTP.
Meskipun ada peluang kenaikan okupansi, dampak ekonomi dari diskon PPN DTP dinilai tidak terlalu signifikan oleh INACA. Kenaikan okupansi lebih dipengaruhi oleh pola musiman liburan sekolah. Sebagian besar tiket sudah terjual jauh hari sebelum periode diskon diberlakukan.
Pengamat ekonomi Ronny P. Sasmita menilai kebijakan ini sebagai sinyal bahwa daya beli masyarakat sedang menurun. Meskipun potongan 6% cukup berarti, ia meragukan efektivitasnya dalam meningkatkan minat bepergian karena prioritas masyarakat yang berbeda di tengah tekanan ekonomi.
Ronny juga menyoroti kebijakan efisiensi pemerintah yang membatasi perjalanan dinas sebagai faktor lain penyebab turunnya permintaan jasa transportasi udara. Ia menambahkan, tekanan terhadap sektor pariwisata cukup signifikan. Industri hotel, transportasi rental, dan UMKM pariwisata mengalami penurunan permintaan hingga hampir 30 persen.
Achmad Nur Hidayat, pakar kebijakan publik, menilai kebijakan ini sebagai langkah populis jangka pendek. Potongan 6% PPN dinilai tidak signifikan untuk mendorong masyarakat yang menahan konsumsi akibat mahalnya harga. Ia juga menyoroti risiko distorsi antarmoda transportasi dan ketidakadilan.
Achmad menyarankan strategi terpadu untuk menghidupkan sektor transportasi dan pariwisata. Strategi ini mencakup membuka kompetisi antarmaskapai, subsidi berbasis tujuan, promosi pariwisata, dukungan ke sektor pendukung, dan menjamin insentif fiskal sampai ke konsumen. Tanpa strategi terpadu, kebijakan ini hanya akan menjadi solusi sementara. Diskon tiket pesawat memang memberikan angin segar, tetapi solusi jangka panjang masih perlu dipikirkan untuk mengatasi masalah struktural harga tiket pesawat.
