Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 senilai Rp600.000 dari BPJS Ketenagakerjaan telah mulai disalurkan. Program ini diharapkan meringankan beban ekonomi pekerja formal di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.
Namun, banyak penerima mengeluhkan kegagalan verifikasi data. Mereka melaporkan telah memiliki data yang benar, namun tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat.
Keluhan ini tersebar luas di media sosial dan layanan pengaduan BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan pekerja yang membutuhkan bantuan tersebut.
Alasan Gagal Verifikasi BSU 2025
Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, terdapat lima penyebab utama kegagalan verifikasi BSU. Memahami penyebab ini penting untuk mencegah permasalahan serupa.
Pertama, penerima BSU harus Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK/KTP yang valid. Data kependudukan yang salah dapat menyebabkan penolakan.
Kedua, peserta harus aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025. Ketidakaktifan akan mengakibatkan ketidaklulusan verifikasi.
Ketiga, penghasilan bulanan maksimal Rp3,5 juta atau di bawah UMP/UMSK. Penerima BSU dibatasi untuk pekerja dengan penghasilan di bawah ambang batas tersebut.
Keempat, BSU tidak diberikan kepada ASN, TNI, atau Polri. Mereka memiliki skema kesejahteraan berbeda dan tidak termasuk sebagai penerima.
Kelima, penerima PKH 2025 juga tidak berhak menerima BSU. Program ini dirancang untuk menjangkau kelompok yang belum menerima bantuan sosial lainnya.
Langkah Mengatasi Masalah Verifikasi BSU
Jika terjadi kegagalan verifikasi BSU, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Langkah cepat dan tepat akan mempercepat proses pencairan bantuan.
Periksa dan perbaiki data melalui Sistem Informasi Pelaporan (SIPP) BPJS Ketenagakerjaan. Pastikan data seperti nama, NIK, dan nomor BPJS sudah akurat.
Jika data sudah benar namun masih gagal, laporkan ke BPJS Ketenagakerjaan melalui saluran resmi. Ajukan aduan dan ikuti arahan petugas untuk menyelesaikan masalah.
Perusahaan juga berperan penting dalam memastikan data karyawan akurat. Ketepatan data dari perusahaan akan mempercepat proses pencairan BSU bagi karyawan.
Aturan Terbaru dan Cara Mengecek Status BSU
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025 mengatur ketentuan terbaru BSU 2025. Pemahaman aturan ini penting bagi seluruh pihak terkait.
BSU diberikan sekali sebesar Rp600.000 (akumulasi dua bulan). Besaran ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi penerima.
Prioritas diberikan kepada pekerja sektor formal, termasuk guru honorer dan karyawan industri padat karya. Hal ini menunjukkan fokus pemerintah pada sektor-sektor yang membutuhkan.
Tujuan BSU adalah meningkatkan daya beli dan pemulihan ekonomi. Pemerintah berharap program ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Cek status pencairan BSU melalui website resmi BPJS Ketenagakerjaan. Hindari informasi dari sumber tidak resmi untuk mencegah penipuan.
Program BSU 2025 diharapkan tepat sasaran dan lancar pencairannya. Kerja sama antara pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, dan perusahaan sangat penting untuk keberhasilan program ini. Dengan demikian, bantuan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pekerja yang berhak menerimanya dan berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional.
