Transmigran Segera Dapat HPL? Wamen ATR Janji Percepat Proses

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, berkomitmen mempercepat penerbitan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) untuk lokasi transmigrasi yang layak. Langkah ini merupakan bagian dari dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap percepatan program transmigrasi nasional, khususnya dalam hal legalitas lahan dan pembangunan sistem agraria yang inklusif.

Komitmen tersebut diungkapkan Ossy dalam peluncuran program Trans Tuntas dan penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada warga transmigrasi di Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (18/6/2025). Selain percepatan penerbitan HPL, Kementerian ATR/BPN juga berfokus pada pengembangan sistem integrasi data dan peta kawasan transmigrasi berbasis geospasial.

Percepatan Penerbitan HPL dan Pengembangan Sistem Data Spasial

Kementerian ATR/BPN akan memprioritaskan penerbitan HPL untuk lokasi transmigrasi yang telah memenuhi kriteria kelayakan. Proses ini diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat akses lahan bagi para transmigran.

Selain itu, dikembangkan peta kawasan transmigrasi berbasis geospasial untuk meningkatkan akurasi data dan kemudahan pemantauan. Sistem integrasi data spasial dan yuridis yang terintegrasi lintas sektor juga akan diprioritaskan.

Pendekatan Inklusif dalam Penyelesaian Konflik Agraria

Wamen ATR menekankan pentingnya pendekatan sosial dalam menyelesaikan konflik agraria di kawasan transmigrasi. Penyelesaian konflik harus dilakukan secara inklusif dan partisipatif dengan melibatkan semua pihak terkait.

Prinsip utama yang dipegang adalah menghindari terciptanya konflik baru dalam proses penyelesaian konflik yang sudah ada. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan kondusif bagi para transmigran.

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Sukseskan Program Trans Tuntas

Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program ini. Kerja sama akan dijalin dengan Kementerian teknis terkait, pemerintah daerah, dan terutama masyarakat transmigran sendiri.

Kementerian ATR/BPN berkomitmen mendukung penuh program Trans Tuntas Kementerian Transmigrasi. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa tanah merupakan hak dasar rakyat, dan sertifikat tanah bukan hanya legalitas administratif, tetapi juga pengakuan negara atas hak dan martabat rakyatnya.

Program Trans Tuntas sendiri terdiri dari beberapa program unggulan, yaitu Transmigrasi Lokal, Transmigrasi Patriot, Transmigrasi Karya Nusa, dan Transmigrasi Gotong Royong. Program ini diluncurkan dengan penyerahan 1.120 SHM kepada transmigran di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, turut hadir dalam peluncuran tersebut. Keberhasilan program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para transmigran dan mendukung pembangunan nasional secara merata.

Secara keseluruhan, upaya Kementerian ATR/BPN dalam mempercepat penerbitan HPL, mengembangkan sistem data spasial, dan menerapkan pendekatan resolusi konflik yang inklusif menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung program transmigrasi. Kolaborasi yang erat antar berbagai pihak akan menjadi kunci keberhasilan program ini dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat transmigran di Indonesia.