Pemerintah Indonesia berencana menggelontorkan anggaran fantastis untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026. Besarnya anggaran yang dibutuhkan menjadi sorotan, mengingat dampaknya terhadap APBN dan perekonomian nasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi lonjakan anggaran MBG hingga mencapai Rp 240 triliun di tahun 2026. Angka ini jauh lebih tinggi dari perkiraan anggaran tahun ini yang mencapai Rp 116 triliun.
Proyeksi Anggaran MBG 2026: Rp 240 Triliun
Prediksi kebutuhan anggaran MBG sebesar Rp 240 triliun pada tahun 2026 didasarkan pada target penerima manfaat yang tetap sebanyak 82,9 juta orang. Jumlah ini mencakup pelajar, ibu hamil, dan balita.
Sri Mulyani menjelaskan peningkatan anggaran ini dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI pada Selasa, 1 Juli 2025. Ia menekankan signifikansi porsi belanja pemerintah untuk program ini.
Pemerintah juga menargetkan operasional 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada 2026. Hingga 30 Juni 2025, realisasi pembangunan SPPG baru mencapai 1.863 unit.
Dampak Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja
Program MBG diproyeksikan memberikan kontribusi positif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kontribusi tersebut diperkirakan mencapai 1,03 persen pada tahun 2026, dan 0,29-0,49 persen pada tahun 2025.
Sri Mulyani menambahkan, program ini akan menciptakan efek berganda (multiplier effect) pada perekonomian. Hal ini dikarenakan program MBG membutuhkan banyak tenaga kerja.
Diperkirakan 1,65 juta tenaga kerja akan terlibat pada putaran pertama, dan meningkat menjadi 2,5 juta orang pada putaran kedua. Program ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dari berbagai latar belakang.
Satu unit SPPG membutuhkan sekitar 54 pekerja. Posisi tersebut meliputi kepala SPPG, tukang masak, ahli gizi, dan lainnya. Program ini juga melibatkan pihak ketiga, seperti produsen sayur dan buah serta petani.
Pemerintah berharap program MBG dapat menyerap tenaga kerja yang sebelumnya bekerja di warung sekolah yang tutup, pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan pengangguran. Mereka akan ditempatkan sesuai dengan keahlian masing-masing.
Perbedaan Proyeksi Anggaran dari Berbagai Pihak
Terdapat perbedaan angka proyeksi anggaran MBG dari berbagai sumber. Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, pemerintah mengusulkan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 217,86 triliun.
Rincian anggaran tersebut meliputi dukungan manajemen sebesar Rp 7,45 triliun dan pemenuhan gizi nasional sebesar Rp 210,40 triliun.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana sebelumnya menyebutkan kebutuhan anggaran MBG sekitar Rp 28 triliun per bulan di tahun 2026. Jika dihitung selama 12 bulan, total anggaran akan mencapai Rp 336 triliun.
Perbedaan angka proyeksi ini menunjukan kompleksitas perencanaan dan implementasi program MBG berskala besar. Pemerintah perlu melakukan perencanaan yang matang untuk memastikan efektivitas dan efisiensi anggaran.
Kesimpulannya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dan perekonomian. Namun, dibutuhkan perencanaan yang cermat dan transparan dalam pengelolaan anggaran yang sangat besar ini agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh lapisan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan program ini.
