Pemerintah Indonesia tengah gencar menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat, khususnya pelajar, ibu hamil, dan balita. Program yang ambisius ini diperkirakan membutuhkan anggaran yang sangat besar dalam beberapa tahun ke depan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini mengungkapkan proyeksi kebutuhan anggaran MBG yang cukup mengejutkan. Angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat secara signifikan hingga mencapai ratusan triliun rupiah.
Proyeksi Anggaran MBG 2026: Tembus Rp 240 Triliun
Sri Mulyani memprediksi kebutuhan anggaran MBG dapat mencapai Rp 240 triliun pada tahun 2026. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan anggaran tahun 2025 yang diperkirakan mencapai Rp 116 triliun.
Peningkatan signifikan ini didorong oleh target penerima manfaat MBG yang tetap pada angka 82,9 juta orang. Jumlah ini mencakup pelajar, ibu hamil, dan balita di seluruh Indonesia.
Dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Sri Mulyani menjelaskan lonjakan anggaran tersebut. Hal ini merupakan bagian dari outlook anggaran yang meningkat pesat dari Rp 71 triliun menjadi Rp 116 triliun, bahkan hingga mencapai potensi Rp 240 triliun.
Dampak Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja
Program MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga pada perekonomian nasional. Program ini diproyeksikan berkontribusi sebesar 1,03 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2026.
Kontribusi terhadap PDB pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 0,29-0,49 persen. Hal ini menunjukkan dampak positif MBG terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Lebih lanjut, program ini menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan. Diperkirakan akan menyerap 1,65 juta tenaga kerja pada putaran pertama, dan meningkat menjadi 2,5 juta orang pada putaran kedua.
Tenaga kerja yang dibutuhkan meliputi berbagai posisi, mulai dari kepala SPPG, tukang masak, ahli gizi, hingga pengemudi. Program ini juga membuka peluang bagi para pekerja yang sebelumnya terdampak PHK atau pengangguran.
Perbedaan Proyeksi Anggaran dan Realisasi di Lapangan
Terdapat perbedaan pandangan mengenai estimasi anggaran MBG. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sebelumnya menyebutkan bahwa program MBG membutuhkan sekitar Rp 28 triliun per bulan pada tahun 2026.
Jika dihitung selama 12 bulan, total anggaran MBG menurut Dadan akan mencapai Rp 336 triliun. Angka ini jauh lebih tinggi dari proyeksi Sri Mulyani yang mencapai Rp 240 triliun.
Sementara itu, KEM-PPKF 2026 mengusulkan anggaran untuk BGN sebesar Rp 217,86 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk dukungan manajemen (Rp 7,45 triliun) dan pemenuhan gizi nasional (Rp 210,40 triliun).
Perbedaan proyeksi anggaran ini perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan efisiensi dan efektivitas program MBG. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi sangat penting agar program ini berjalan optimal.
Pemerintah menargetkan operasional 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada 2026. Hingga Juni 2025, baru terealisasi 1.863 unit SPPG.
Satu unit SPPG membutuhkan sekitar 54 orang pekerja. Hal ini termasuk kepala SPPG, tukang masak, ahli gizi, dan lain-lain. SPPG juga akan melibatkan pihak ketiga seperti produsen sayur dan buah serta petani.
Program MBG diharapkan dapat menciptakan generasi muda yang sehat dan produktif. Dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik, program ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Perbedaan angka proyeksi anggaran MBG antara Menteri Keuangan dan Kepala BGN perlu menjadi bahan evaluasi dan perencanaan yang lebih matang. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik sangat krusial untuk keberhasilan program ini.
