Tragedi tenggelamnya Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada 2 Juli 2025 menjadi sorotan tajam. Kejadian ini menyoroti lemahnya sistem keselamatan angkutan penyeberangan di Indonesia dan mendesak adanya reformasi besar-besaran.
Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai peristiwa ini sebagai alarm bahaya yang harus segera diatasi. Mereka menekankan perlunya alokasi anggaran khusus untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan di sektor ini.
Anggaran Khusus untuk Keselamatan Penyeberangan
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno, mengusulkan agar fokus anggaran diberikan pada direktorat jenderal khusus yang menangani angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
Menurutnya, struktur dan anggaran yang ada saat ini belum cukup efektif. Posisi eselon dua yang bertanggung jawab dinilai kurang fokus dan anggaran yang tersedia belum memadai untuk perbaikan yang menyeluruh.
Djoko menekankan pentingnya peningkatan anggaran, bukan efisiensi yang justru dapat mengorbankan keselamatan. Ia berharap tragedi KMP Tunu Pratama Jaya tidak terulang kembali.
Sebagai contoh, keberhasilan pembenahan angkutan di Danau Toba bisa menjadi model. Praktik-praktik baik di sana perlu diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia.
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki ketergantungan besar pada transportasi laut. Perhatian terhadap keselamatan angkutan perairan sangat penting untuk mobilitas orang dan barang.
Potensi Besar dan Perlunya Direktorat Jenderal Khusus
Djoko Setijowarno juga menyoroti potensi besar yang dimiliki sektor angkutan sungai, danau, dan penyeberangan di Indonesia.
Data BPS tahun 2024 mencatat sekitar 840 danau dan 70.000 aliran sungai di Indonesia. PT ASDP tahun 2023 mencatat 357 lintas angkutan penyeberangan, dengan 83 lintas komersial dan 274 lintas perintis.
Untuk mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan keselamatan, Djoko mengusulkan pembentukan Direktorat Jenderal Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan.
Saat ini, tanggung jawab masih berada di bawah eselon 2, yang berpindah dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ke Direktorat Perhubungan Laut. Minimnya anggaran membuat pembenahan hanya terfokus di Danau Toba.
Angkutan sungai memiliki potensi besar untuk mengurangi beban logistik di jalan raya. Namun, hal ini terhambat oleh minimnya anggaran.
Investigasi KNKT dan Upaya Pencarian Korban
Menanggapi tragedi KMP Tunu Pratama Jaya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi telah meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk melakukan investigasi.
Hasil investigasi akan menjadi acuan penting dalam upaya meningkatkan keselamatan angkutan penyeberangan di masa depan.
Menhub menekankan komitmen pemerintah untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Keselamatan penyeberangan menjadi prioritas utama.
Hingga 4 Juli 2025, tercatat 29 penumpang selamat dan 6 meninggal dunia. Pencarian korban masih terus dilakukan.
Kapal tersebut membawa 53 penumpang dan 12 awak kapal, serta 22 unit kendaraan. Menhub menyampaikan turut berduka cita bagi keluarga korban.
Tragedi KMP Tunu Pratama Jaya seharusnya menjadi momentum perubahan nyata. Peningkatan anggaran, pembentukan direktorat jenderal khusus, dan implementasi temuan investigasi KNKT merupakan langkah krusial untuk menjamin keselamatan angkutan penyeberangan di Indonesia. Hanya dengan komitmen dan tindakan nyata, keselamatan di sektor ini dapat benar-benar diprioritaskan.
