Pemerintah berencana menerapkan harga jual elpiji 3 kg yang seragam di seluruh Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menginisiasi kebijakan ini untuk mencegah praktik curang yang menyebabkan harga gas melonjak di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Langkah ini akan dipayungi oleh Peraturan Presiden (Perpres) yang saat ini sedang dalam tahap penyusunan. Tujuan utama kebijakan ini adalah memastikan akses elpiji subsidi bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau dan adil.
Satu Harga Elpiji 3 Kg: Upaya Pemerintah Atasi Ketidakadilan Harga
Saat ini, penetapan HET elpiji 3 kg ditentukan oleh pemerintah daerah (pemda) masing-masing. Hal ini menyebabkan disparitas harga yang cukup signifikan antar wilayah.
Sebagai contoh, HET di Jakarta Rp 16.000 per tabung, sementara di Kepulauan Seribu mencapai Rp 18.500-Rp 19.500 per tabung. Perbedaan harga yang cukup besar ini terjadi di berbagai daerah lainnya di Indonesia.
Dengan adanya kebijakan satu harga, diharapkan disparitas harga ini dapat diatasi. Pemerintah berharap Perpres yang baru akan mengatasi praktik-praktik yang menyebabkan harga jual melonjak.
Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa Perpres yang baru akan mengubah metode penetapan harga. Tujuannya untuk mencegah kebocoran subsidi dan memastikan harga yang adil bagi masyarakat.
Perpres sebagai Payung Hukum Kebijakan Satu Harga
Perpres terkait elpiji 3 kg satu harga tengah dalam pembahasan. Peraturan ini akan menjadi payung hukum bagi penerapan kebijakan tersebut.
Dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Bahlil menyampaikan rencana penerapan sistem satu harga ini. Ia menekankan pentingnya mencegah praktik penambahan harga di luar HET yang berlaku.
Juru bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menambahkan bahwa skema ini akan berbeda dengan skema BBM satu harga. Namun, detail skema tersebut masih dirahasiakan karena Perpres masih dalam tahap penyusunan.
Setelah Perpres disahkan, akan diikuti oleh aturan turunan. Aturan turunan ini akan memastikan pelaksanaan kebijakan satu harga elpiji 3 kg secara efektif.
Subsidi Elpiji dan Efektivitasnya
Pemerintah menggelontorkan anggaran yang besar untuk subsidi elpiji, sekitar Rp 80-Rp 87 triliun per tahun. Besarnya anggaran ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk membantu masyarakat.
Namun, subsidi akan menjadi tidak efektif jika penyalurannya tidak tepat sasaran. Masyarakat tetap membayar harga tinggi meskipun sudah mendapatkan subsidi.
Kebijakan satu harga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas subsidi. Dengan harga yang seragam, subsidi dapat lebih tepat sasaran dan mengurangi beban masyarakat.
Ketidaksesuaian antara harapan pemerintah dengan realita di lapangan menjadi alasan utama perubahan kebijakan ini. Harapannya, kebijakan baru ini dapat menjamin keadilan harga bagi masyarakat.
Penerapan elpiji 3 kg satu harga merupakan langkah strategis pemerintah untuk mewujudkan keadilan harga dan meningkatkan efektivitas subsidi. Meskipun skema pastinya masih dirahasiakan, upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan akses energi yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
