Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, memberikan dukungan penuh terhadap program Transmigrasi Tuntas atau Trans Tuntas. Program ini diinisiasi oleh Kementerian Transmigrasi untuk mengatasi permasalahan agraria di kawasan transmigrasi.
Ossy menekankan pentingnya program ini dalam memberikan kejelasan status lahan bagi masyarakat. Ia menyebut tanah merupakan alat perjuangan dan kunci kehidupan yang lebih baik. Kejelasan status tanah akan mencegah konflik agraria yang berkepanjangan.
Daftar Baca
Tantangan Konflik Tanah Transmigrasi
Kawasan transmigrasi selama ini menghadapi berbagai permasalahan agraria yang kompleks. Permasalahan ini membutuhkan solusi struktural dan pendekatan sistemik yang komprehensif.
Salah satu tantangan utama adalah status subyek hukum. Banyak penerima awal tanah transmigrasi sudah tidak lagi bermukim di lokasi tersebut. Nama-nama dalam Surat Keputusan (SK) Bupati/Pemda juga seringkali tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Obyek tanah juga menjadi masalah krusial. Tanah eks transmigrasi seringkali diduduki masyarakat lokal. Terdapat pula tumpang tindih dengan Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan kawasan hutan, yang memicu sengketa.
Aspek yuridis dan regulasi juga menjadi kendala. Banyak kawasan transmigrasi yang belum memiliki Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Padahal, HPL merupakan dasar penting untuk menerbitkan sertifikat hak milik.
Terakhir, data spasial dan yuridis yang terbatas menjadi kendala utama dalam penetapan hak. Keterbatasan data ini menyulitkan proses penyelesaian konflik agraria.
Empat Tantangan Utama Program Trans Tuntas
Ossy Dermawan merinci empat tantangan utama dalam program Trans Tuntas. Tantangan-tantangan ini memerlukan strategi khusus dan kolaborasi antar lembaga.
Subyek Hukum
Ketidaksesuaian data penerima tanah transmigrasi dengan kondisi di lapangan menjadi tantangan besar. Banyak penerima awal yang telah pindah, sehingga perlu dilakukan verifikasi data yang akurat dan update.
Obyek Tanah
Tumpang tindih kepemilikan lahan, seperti dengan HGU, HGB, dan kawasan hutan, membutuhkan penyelesaian yang adil dan transparan. Pemetaan dan identifikasi lahan yang akurat menjadi sangat penting.
Yuridis dan Regulasi
Ketiadaan HPL di banyak kawasan transmigrasi menghambat penerbitan sertifikat. Perlu adanya percepatan proses penerbitan HPL dan penyederhanaan regulasi yang terkait.
Data Spasial dan Yuridis
Keterbatasan data menjadi hambatan utama dalam penetapan hak. Penguatan sistem data spasial dan yuridis sangat penting untuk mendukung keberhasilan program.
Komitmen Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN berkomitmen penuh untuk mendukung program Trans Tuntas. Dukungan ini akan dilakukan melalui beberapa langkah strategis.
Kementerian ATR/BPN akan mempercepat proses penerbitan HPL untuk lokasi transmigrasi yang memenuhi syarat. Hal ini akan mempermudah penerbitan sertifikat hak milik bagi masyarakat transmigrasi.
Pendekatan penyelesaian konflik yang inklusif dan partisipatif akan diutamakan. Hal ini bertujuan untuk mencegah konflik baru dan memastikan penyelesaian yang adil bagi semua pihak.
Kerjasama yang erat dengan Kementerian Transmigrasi, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya akan terus dijalin. Koordinasi ini akan dilakukan di bawah arahan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Program Trans Tuntas diharapkan dapat memberikan solusi komprehensif terhadap permasalahan agraria di kawasan transmigrasi. Keberhasilan program ini bergantung pada kolaborasi dan komitmen semua pihak yang terlibat. Dengan adanya kejelasan status lahan, diharapkan masyarakat transmigrasi dapat hidup lebih sejahtera dan terbebas dari konflik agraria.
