Indonesia saat ini memiliki stok beras cadangan tertinggi sepanjang sejarah, mencapai 3,5 hingga 4 juta ton pada 4 Mei 2025. Kondisi ini memicu pertanyaan terkait rencana ekspor beras, mengingat Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memberikan izin untuk ekspor beras kemanusiaan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan dua opsi pemanfaatan stok beras tersebut. Pemerintah dapat menyalurkannya melalui bantuan sosial atau melalui ekspor.
Opsi Pemerintah: Bansos atau Ekspor Beras?
Mentan Amran menyatakan bahwa keputusan akhir terkait ekspor atau penyaluran bansos beras bergantung pada arahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menegaskan akan sepenuhnya mematuhi keputusan Presiden, baik itu untuk mengekspor beras maupun untuk program bantuan sosial.
Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini akan dilakukan pada pertemuan mendatang, meskipun waktu pertemuan tersebut belum diumumkan.
Amran menekankan komitmennya untuk mengikuti perintah Presiden. Apapun keputusan Presiden, baik ekspor maupun bansos, akan sepenuhnya dijalankan.
Izin Ekspor Beras dari Presiden Prabowo Subianto
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memberikan izin ekspor beras dengan alasan kemanusiaan.
Ia menekankan pentingnya aspek kemanusiaan dalam keputusan ini, dan meminta agar keuntungan yang diperoleh dari ekspor tidak diutamakan, cukup balik modal saja.
Pernyataan Presiden Prabowo ini disampaikan pada peluncuran Gerakan Indonesia Menanam di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, pada tanggal 23 April 2025.
Kesediaan Bulog Mengekspor Beras
Direktur Pengadaan Perum Bulog, Prihasto Setyanto, menyatakan kesiapan Bulog untuk mengekspor beras jika mendapatkan perintah.
Bulog memiliki cadangan beras yang melimpah, sehingga siap menjalankan tugas ekspor jika diperlukan.
Pernyataan kesiapan ini disampaikan Prihasto saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada tanggal 29 April 2025.
Situasi melimpahnya stok beras di Indonesia menimbulkan dilema antara memanfaatkannya untuk program bantuan sosial atau mengekspornya untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan di negara lain. Keputusan akhir yang diambil pemerintah akan sangat berpengaruh terhadap stabilitas harga beras domestik dan upaya memenuhi kebutuhan pangan nasional.
Kejelasan terkait waktu pelaksanaan ekspor atau penyaluran bansos diharapkan segera disampaikan pemerintah untuk memberikan kepastian dan transparansi kepada masyarakat.
Dengan stok beras yang melimpah, Indonesia memiliki kesempatan untuk memperkuat peran diplomasi pangan dan sekaligus memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga. Pengelolaan stok yang tepat dan keputusan yang bijak menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini.
