Pemerintah Indonesia berencana merevolusi sistem pemerintahannya dengan memanfaatkan teknologi. Program Keluarga Harapan (PKH) akan menjadi proyek percontohan dalam transformasi ini, yang diinisiasi oleh GovTech Indonesia.
Langkah ini diprediksi mampu menghasilkan penghematan anggaran negara hingga Rp 17 triliun per tahun. Inisiatif ini dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Menteri PANRB, dan Menteri Kominfo pada Senin, 5 Mei 2025.
Digitalisasi PKH: Upaya Hemat dan Tepat Sasaran
Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan bahwa digitalisasi program perlindungan sosial (perlinsos), khususnya PKH, merupakan bagian penting dari percepatan GovTech Indonesia. Presiden Prabowo telah memberikan mandat agar inisiatif ini selesai sebelum 17 Agustus 2025.
Sistem bantuan sosial yang lebih akurat, transparan, dan bebas korupsi menjadi tujuan utama. PKH dipilih sebagai proyek percontohan untuk mendemonstrasikan potensi transformasi digital.
Penerapan sistem digital diperkirakan akan menghasilkan penghematan anggaran yang signifikan, mencapai Rp 17 triliun per tahun. Namun, efisiensi bukanlah satu-satunya tujuan; pemerintah juga ingin memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Tim Kerja dan Pengawasan yang Ketat
Luhut menjelaskan bahwa terdapat empat kelompok kerja yang fokus pada berbagai aspek proyek ini. Kelompok kerja tersebut menangani pembaruan data penerima bantuan, penyusunan kebijakan, dan perlindungan data pribadi.
Proses digitalisasi dilakukan dengan sangat hati-hati dan transparan. Interoperabilitas data yang aman dan berkualitas, termasuk data dari DTSEN, menjadi prioritas utama.
Untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dilibatkan sejak awal dalam proses ini. Sistem yang dibangun harus kredibel, dapat diaudit publik, dan terlindungi dengan baik.
Membangun Kepercayaan Publik melalui GovTech
Luhut menekankan bahwa GovTech bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang membangun kepercayaan publik melalui layanan yang lebih baik. Infrastruktur digital publik yang efisien dan inklusif menjadi target utama.
Proyek ini bertujuan untuk meletakkan fondasi tata kelola bansos yang transparan dan anti-korupsi. Lebih jauh, diharapkan proyek ini dapat menjadi contoh implementasi digitalisasi yang terintegrasi, dari hulu hingga hilir.
Dengan demikian, transformasi sistem pemerintahan melalui digitalisasi PKH diharapkan tidak hanya menghemat anggaran negara, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
