Indonesia tengah mempertimbangkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan energi listrik berbasis energi dasar (baseload) yang ramah lingkungan. Tawaran teknologi pembangunan PLTN telah diajukan oleh China dan Rusia kepada pemerintah Indonesia.
Tawaran tersebut disampaikan langsung oleh kedua negara kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat kunjungan kerja ke negara tersebut. Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menyatakan bahwa saat ini pihaknya masih meninjau proposal yang diajukan. Proses peninjauan ini meliputi aspek teknologi dan persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
“Jadi untuk teknologi yang ditawarkan katanya itu ada dari China dan dari Rusia. Ini mungkin dari kunjungan Pak Menteri kemarin, ya mungkin ada pembahasan, kita tunggu penjelasan dari Pak Menteri,” ungkap Yuliot Tanjung di Kementerian ESDM, Jumat (20/6).
Pemerintah mensyaratkan TKDN sebesar 40% untuk proyek PLTN ini. Teknologi yang akan dipilih harus memenuhi persyaratan tersebut dan memiliki keunggulan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Keputusan final mengenai teknologi yang akan digunakan belum dapat diumumkan.
Pertimbangan Teknologi dan TKDN
Proses pemilihan teknologi PLTN akan sangat teliti. Indonesia perlu memastikan teknologi yang dipilih aman, handal, dan efisien. Selain itu, aspek keamanan dan keselamatan menjadi prioritas utama dalam pertimbangan pembangunan PLTN.
Persyaratan TKDN sebesar 40% juga merupakan faktor penting dalam keputusan ini. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja di sektor terkait.
Dengan demikian, keputusan akhir terkait teknologi PLTN yang akan digunakan akan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomi, dan nasionalisme. Pemerintah berkomitmen untuk memilih teknologi terbaik yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Indonesia.
PLTN sebagai Solusi Energi Bersih
Pembangunan PLTN merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjamin ketahanan energi nasional. PLTN dianggap sebagai sumber energi baseload yang andal dan bebas emisi, berbeda dengan pembangkit listrik tenaga fosil.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, pemerintah menargetkan pembangunan PLTN dengan kapasitas total 500 megawatt (MW). Target ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan energi nuklir sebagai bagian dari bauran energi nasional.
Kementerian ESDM telah menetapkan pengembangan energi nuklir melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 85.K/TL.01/MEM.L/2025 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional. Keputusan ini menjadi landasan hukum bagi pengembangan energi nuklir di Indonesia.
Tantangan dan Peluang Pengembangan PLTN di Indonesia
Pengembangan PLTN di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, termasuk aspek keamanan, pengelolaan limbah radioaktif, dan penerimaan publik. Namun, potensi energi nuklir untuk memenuhi kebutuhan energi listrik yang besar dan ramah lingkungan tetap menjadi peluang yang menarik.
Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan terhadap keamanan PLTN. Transparansi dan keterbukaan informasi terkait teknologi yang digunakan dan aspek keamanan menjadi kunci keberhasilan pembangunan PLTN di Indonesia.
Selain itu, kerja sama internasional dengan negara-negara yang berpengalaman dalam teknologi nuklir sangat penting untuk memastikan pembangunan PLTN yang aman dan efisien. Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara lain dalam mengatasi tantangan dan memaksimalkan potensi energi nuklir.
Kesimpulannya, keputusan mengenai teknologi PLTN yang akan digunakan di Indonesia merupakan keputusan strategis yang memerlukan pertimbangan matang. Prioritas utama adalah keamanan, keandalan, dan kepatuhan terhadap persyaratan TKDN. Dengan pendekatan yang komprehensif dan transparan, pembangunan PLTN dapat berkontribusi pada ketahanan energi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
