Perbedaan data kemiskinan antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia baru-baru ini menjadi sorotan. BPS mencatat angka kemiskinan di Indonesia sebesar 24 juta jiwa (8,57% penduduk), sementara Bank Dunia melaporkan angka jauh lebih tinggi, yaitu 194,6 juta jiwa (sekitar 70%).
Metode Penghitungan yang Berbeda: Inti Perbedaan Data Kemiskinan
BPS menjelaskan perbedaan signifikan ini bukan karena kesalahan data, melainkan perbedaan metodologi penghitungan.
BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic need approach), mempertimbangkan pengeluaran untuk makanan dan non-makanan untuk mengidentifikasi masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Pendekatan ini disesuaikan dengan konteks sosial ekonomi Indonesia, membantu pemerintah merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran.
BPS vs Bank Dunia: Perspektif Nasional dan Global
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa metode BPS berfokus pada konteks domestik.
Sebaliknya, Bank Dunia menggunakan pendekatan global berdasarkan paritas daya beli (Purchasing Power Parity/PPP), bertujuan untuk perbandingan antar negara.
Bank Dunia menetapkan ambang batas kemiskinan sekitar US$2,15 per hari per orang, sebuah standar yang dirancang untuk analisis internasional.
Respon Pemerintah dan Rekomendasi Penggunaan Data Resmi
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengimbau masyarakat untuk mengacu pada data resmi BPS.
Ia menekankan perbedaan angka disebabkan perbedaan metode pengukuran, bukan kesalahan data.
Data BPS bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2025, dengan indikator pengeluaran bulanan per kapita Rp600.000 sebagai garis kemiskinan.
Laporan Bank Dunia, “June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform,” secara resmi mengubah standar garis kemiskinan global, yang turut memicu perbedaan angka yang signifikan.
Kesimpulannya, perbedaan data kemiskinan antara BPS dan Bank Dunia menunjukkan pentingnya memahami konteks dan metodologi yang digunakan dalam setiap penghitungan. Penggunaan data resmi dari BPS tetap krusial untuk perencanaan dan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pemahaman mendalam akan metode penghitungan memungkinkan interpretasi data yang lebih akurat dan berimbang.
