OJK Sanksi Akseleran: Panggil Pengurus, Ini Penyebabnya!

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menjatuhkan sanksi administratif kepada PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (AKII) menyusul permasalahan gagal bayar yang dialami perusahaan fintech lending tersebut. Langkah ini diambil setelah OJK melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengurus dan pemegang saham AKII. OJK menekankan komitmennya untuk melindungi para pemberi dana (lender) dan menjaga stabilitas sektor fintech di Indonesia.

Pihak OJK telah melakukan investigasi yang komprehensif terhadap operasional AKII. Pemeriksaan meliputi berbagai aspek, mulai dari model bisnis hingga infrastruktur teknologi yang digunakan.

Pengawasan OJK terhadap Akseleran dan Sanksi yang Diterapkan

OJK telah mengambil langkah tegas dalam menangani permasalahan yang dihadapi Akseleran. Langkah-langkah tersebut meliputi pemeriksaan langsung terhadap operasional perusahaan dan evaluasi menyeluruh terhadap akar permasalahan yang mendasarinya.

OJK juga meminta pengurus dan pemegang saham Akseleran untuk segera menyelesaikan kewajiban kepada para lender. Hal ini meliputi penyelesaian pembiayaan yang bermasalah dan perbaikan fundamental lainnya.

Agusman, Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan OJK, menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan secara ketat. Monitoring meliputi upaya konkret penyelesaian kewajiban kepada lender, penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan perbaikan fundamental lainnya.

OJK juga memantau pelayanan dan respons AKII kepada pengguna. Hal ini penting untuk memastikan hak-hak konsumen tetap terlindungi.

Penyebab Gagal Bayar dan Upaya Perbaikan Akseleran

Akseleran tengah menghadapi masalah gagal bayar akibat tingginya angka pinjaman macet. Tingkat keberhasilan bayar 90 hari (TKB90) Akseleran tercatat hanya 45,11 persen pada 21 Juni 2025, menunjukkan tingginya angka wanprestasi.

Komisaris Utama sekaligus Co-Founder Akseleran, Ivan Nikolas Tambunan, mengakui adanya permasalahan pinjaman gagal bayar. Saat ini, Akseleran fokus pada penagihan kepada peminjam dan pencarian investor baru untuk mengatasi masalah keuangannya.

Angka TKB90 yang rendah merupakan indikator utama kesehatan platform peer-to-peer lending. Semakin tinggi angka TKB90, semakin sehat kondisi keuangan perusahaan. Dalam kasus Akseleran, angka TKB90 yang rendah menunjukkan adanya permasalahan serius yang perlu segera ditangani.

Langkah-langkah Hukum dan Komitmen OJK

Selain sanksi administratif, OJK juga mengambil langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak Akseleran yang terbukti melakukan pelanggaran. Penilaian kembali terhadap pihak-pihak utama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

OJK berkomitmen untuk mengawasi ketat penyelesaian permasalahan Akseleran. Tujuannya adalah untuk meminimalisir kerugian bagi pengguna dan menegakkan kepatuhan AKII, pengurus, dan pemegang saham.

OJK terus memantau perkembangan situasi dan memastikan semua pihak bertanggung jawab atas kewajibannya. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sektor fintech dan melindungi kepentingan para investor.

OJK berharap langkah-langkah yang diambil dapat memulihkan kondisi Akseleran dan mencegah kejadian serupa terjadi di masa mendatang. Transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi kunci utama dalam menjaga kesehatan industri fintech di Indonesia. Perbaikan fundamental dan komitmen dari pihak manajemen Akseleran sangat krusial untuk keberhasilan upaya penyelamatan ini. Ke depan, pengawasan yang lebih ketat dan regulasi yang lebih komprehensif diharapkan dapat mencegah munculnya masalah serupa di industri fintech Indonesia.