Rencana pemerintah untuk memberlakukan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada tahun 2025 dipastikan ditunda. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN pada Rabu, 18 Juni 2025. Belum ada kepastian kapan kebijakan ini akan diterapkan.
Penundaan ini menimbulkan pertanyaan kembali tentang pengertian dan tujuan penerapan cukai MBDK. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka penderita diabetes di Indonesia, yang menempati peringkat lima dunia.
Latar Belakang Kebijakan Cukai MBDK
Indonesia menghadapi tantangan serius terkait jumlah penderita diabetes yang terus meningkat. Berdasarkan data International Diabetes Federation (IDF), angka penderita diabetes di Indonesia mencapai 19,5 juta jiwa pada tahun 2021 dan diproyeksikan mencapai 28,6 juta jiwa pada tahun 2045.
Pemerintah berupaya mengatasi masalah ini melalui berbagai cara, termasuk Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Salah satu langkah strategis adalah penerapan cukai MBDK untuk mengurangi konsumsi gula berlebih.
Cukai merupakan pungutan negara terhadap barang-barang tertentu. Barang-barang tersebut memiliki karakteristik khusus, yaitu peredarannya diawasi, tingkat konsumsinya perlu dikendalikan, dan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan.
Pengenaan cukai MBDK diatur dalam Pasal 194 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Tujuannya untuk mengatur konsumsi minuman yang mengandung gula tambahan berlebih.
Mengenal Lebih Jauh Cukai MBDK
MBDK mencakup berbagai jenis minuman dalam kemasan berpemanis. Ini termasuk minuman dengan pemanis gula maupun pemanis buatan, baik dalam bentuk cair, konsentrat, maupun bubuk.
Cukai MBDK dirancang untuk meningkatkan harga jual MBDK. Dengan demikian, diharapkan konsumsi MBDK akan berkurang.
Menurut UU Cukai Nomor 39 Tahun 2007 dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, barang kena cukai harus memenuhi kriteria tertentu.
- Konsumsinya perlu dibatasi.
- Distribusinya perlu diawasi.
- Konsumsinya berdampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan.
- Pembebanan pungutan negara diperlukan untuk keadilan dan keseimbangan.
Hingga saat ini, cukai di Indonesia diterapkan pada hasil tembakau, etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA).
Tujuan dan Dampak Penerapan Cukai MBDK
Penerapan cukai MBDK diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan penting. Pertama, meningkatkan harga jual MBDK sehingga konsumsi berkurang.
Tujuan kedua adalah mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi minuman yang lebih sehat. Air putih menjadi alternatif yang lebih baik daripada minuman manis.
Ketiga, cukai MBDK diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara. Pendapatan ini dapat digunakan untuk program kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Terakhir, tujuan utama cukai MBDK adalah mengurangi prevalensi penyakit tidak menular, khususnya diabetes. Konsumsi gula berlebih merupakan faktor risiko utama penyakit ini.
Meskipun pelaksanaan cukai MBDK ditunda, upaya pemerintah untuk mengendalikan konsumsi gula dan meningkatkan kesehatan masyarakat tetap penting. Semoga penundaan ini memberikan kesempatan untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan agar lebih efektif dan tepat sasaran.
