Pemerintah Indonesia berencana memberlakukan pajak baru bagi penjual online di platform e-commerce populer seperti Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, Lazada, Blibli, dan Bukalapak. Pajak ini akan dipungut langsung oleh platform e-commerce tersebut.
Aturan ini bukan pajak baru, melainkan perubahan mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Perubahan ini bertujuan untuk mempermudah proses pelaporan dan meningkatkan kepatuhan pajak.
Pajak 0,5 Persen untuk Penjual Online di E-commerce
Platform e-commerce akan diwajibkan memotong PPh sebesar 0,5 persen dari omzet penjual online yang mencapai Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar per tahun.
Pajak yang dipungut kemudian akan disetorkan ke Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Skema serupa telah diterapkan pada UMKM offline dengan omzet di atas Rp 500 juta.
Penjual online dengan omzet di bawah Rp 500 juta per tahun tetap dikecualikan dari aturan ini.
Klarifikasi Pemerintah: Bukan Pajak Baru, Melainkan Penyederhanaan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa aturan ini bukan pajak baru, melainkan perubahan cara pemungutan PPh Pasal 22.
Sebelumnya, penjual online membayar pajak secara mandiri. Kini, marketplace akan ditunjuk sebagai pemungut pajak.
Pemerintah menyatakan tujuan utama perubahan ini adalah menciptakan keadilan dan kemudahan bagi para pelaku usaha.
Sistem pemungutan yang terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan menyederhanakan administrasi pajak.
Aturan ini masih dalam tahap finalisasi dan akan disosialisasikan setelah resmi ditetapkan.
Pemerintah melibatkan pelaku industri e-commerce dan kementerian terkait dalam perumusan aturan ini.
Tanggapan Tokopedia-TikTok Shop dan Asosiasi E-commerce Indonesia
Tokopedia dan TikTok Shop menyatakan dukungan terhadap pengembangan sistem perpajakan yang adil dan transparan.
Namun, mereka berharap implementasi aturan ini mempertimbangkan waktu persiapan yang cukup bagi para penjual, terutama UMKM.
Sosialisasi yang luas juga diperlukan agar seluruh pihak memahami persyaratan yang berlaku.
Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) siap mematuhi kebijakan pemerintah.
idEA menekankan pentingnya implementasi yang hati-hati dan bertahap.
Penunjukan platform e-commerce sebagai pemotong pajak berdampak signifikan pada jutaan penjual, terutama UMKM.
idEA mendorong kolaborasi, perencanaan matang, dan pendekatan inklusif untuk menghindari disrupsi pada ekosistem digital nasional.
Kesuksesan penerapan kebijakan ini bergantung pada kesiapan sistem, dukungan teknis, komunikasi yang jelas, dan sosialisasi menyeluruh kepada para penjual.
Secara keseluruhan, rencana pemerintah untuk memungut pajak dari penjualan online di e-commerce merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien. Namun, implementasi yang cermat dan kolaboratif dengan para pelaku usaha sangat krusial untuk keberhasilan program ini dan untuk menghindari dampak negatif terhadap pertumbuhan UMKM di Indonesia. Transparansi dan sosialisasi yang efektif akan menjadi kunci utama keberhasilan penerapan kebijakan ini.
