Indonesia masih sangat bergantung pada impor LPG untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, mengakui hal ini. Namun, ia juga telah merancang sejumlah strategi untuk mengurangi ketergantungan tersebut. Pertamina berupaya meningkatkan produksi domestik dan mengeksplorasi alternatif energi.
Kebutuhan LPG Indonesia mencapai angka yang cukup signifikan, sekitar 8 juta metrik ton per tahun. Sayangnya, produksi dalam negeri baru mencapai 1,6 juta metrik ton per tahun. Selisih yang cukup besar ini memaksa Indonesia untuk mengandalkan impor.
Daftar Baca
Proyek Gasifikasi Batu Bara dan Peningkatan Produksi LPG
Pertamina sedang berupaya meningkatkan produksi LPG dalam negeri. Kementerian ESDM dan Pertamina tengah membahas potensi penambahan produksi hingga 1 juta metrik ton lagi.
Jika upaya ini berhasil, total produksi LPG dalam negeri dapat mencapai 2,6 juta metrik ton per tahun. Langkah ini akan secara signifikan mengurangi jumlah LPG yang diimpor.
Selain itu, Pertamina juga melirik proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME). DME dapat menjadi alternatif pengganti LPG.
Proyek ini diharapkan bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan impor LPG. Pertamina akan terus berupaya untuk mengoptimalkan proyek ini.
Pengembangan Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas)
Pertamina juga fokus pada pengembangan jaringan gas rumah tangga (jargas). Hal ini bertujuan untuk mengalihkan konsumsi LPG ke gas alam untuk keperluan rumah tangga.
Target pembangunan jargas tahun ini adalah 200 ribu sambungan. Hingga saat ini, baru sekitar 60.000 sambungan yang telah terpasang.
Pengembangan jargas memang menjadi tantangan, mengingat kondisi geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan. Namun, Pertamina menargetkan untuk memaksimalkan pembangunan jargas di Pulau Jawa dan Sumatera.
Pulau Jawa dan Sumatera dipilih karena memiliki infrastruktur yang lebih memadai. Diharapkan, pengembangan jargas di kedua pulau ini bisa memberikan dampak signifikan.
Tantangan Pembangunan Jargas
Pembangunan jargas di Indonesia menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.
Hal ini menyebabkan biaya infrastruktur dan logistik menjadi lebih tinggi. Selain itu, akses ke wilayah terpencil juga menjadi kendala.
Kendati demikian, Pertamina optimistis dapat mengatasi berbagai tantangan tersebut. Pertamina akan terus berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak.
Regulasi Pengawasan LPG 3 Kg
Pemerintah juga tengah mempertimbangkan aturan baru untuk pengawasan penyaluran LPG 3 kg. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengusulkan pembentukan badan pengawas.
Ada dua opsi yang dipertimbangkan: menunjuk BPH Migas atau membentuk badan khusus sementara (ad hoc). Saat ini, kedua opsi tersebut masih dikaji.
Pemerintah menyadari pentingnya pengawasan distribusi LPG 3 kg untuk memastikan penyaluran yang tepat sasaran. Tujuannya adalah agar subsidi LPG 3 kg tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Pertamina, sebagai BUMN yang bertanggung jawab atas distribusi LPG, akan mendukung kebijakan pemerintah terkait pengawasan ini. Pertamina berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam distribusi LPG.
Kesimpulannya, upaya pemerintah dan Pertamina untuk mengurangi ketergantungan impor LPG memerlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi. Peningkatan produksi domestik, pengembangan energi alternatif seperti DME, dan optimalisasi jaringan gas rumah tangga merupakan langkah-langkah penting. Pengawasan yang ketat terhadap penyaluran LPG 3 kg juga krusial untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan Pertamina, diharapkan Indonesia dapat mengurangi ketergantungan impor LPG dan mengamankan pasokan energi untuk rakyat.
