Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, akan menemui Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk membahas proyek geothermal yang menuai protes. Protes tersebut datang dari masyarakat adat, organisasi lingkungan hidup, dan tokoh agama yang menolak pembangunan proyek pemerintah ini.
Eniya menyatakan telah menerima laporan tim yang telah melakukan peninjauan lapangan ke enam lokasi proyek. Pertemuan dengan Gubernur NTT direncanakan minggu depan untuk membahas masalah ini secara langsung. Hasil peninjauan lapangan akan menjadi bahan diskusi utama dalam pertemuan tersebut.
“Tim sudah ke lapangan, ke enam lokasi, laporannya sudah ke saya, saya akan akan bertemu pak gubernur mungkin minggu depan. Uji petik di lapangan kenyataan seperti apa. Nah, itu nanti mau diobrolin sama pak gubernur,” ujar Eniya saat ditemui di Hotel Langham, Jakarta, Kamis (19/6).
Dalam pertemuan tersebut, akan dibahas penyebab protes warga dan langkah selanjutnya. Salah satu isu yang akan dibahas adalah perbaikan infrastruktur, seperti jalan rusak yang menjadi keluhan masyarakat. Perusahaan yang terlibat, PT Sokoria Geothermal Indonesia, diharapkan dapat memperbaiki kondisi jalan tersebut.
“Misalnya ada jalan rusak. Jalan rusak kita minta Sokoria (PT Sokoria Geothermal Indonesia) untuk memperbaiki. Terus kalau ada manifestasi, itu mau kita apain?,” jelas Eniya.
Pemerintah berkomitmen untuk mencari solusi terbaik. Pihaknya berharap dapat mengakomodir kekhawatiran masyarakat dan mencari jalan tengah yang bisa diterima semua pihak. Beberapa alternatif solusi sedang dipertimbangkan, termasuk pengembangan ekowisata atau investasi besar di wilayah tersebut.
“Jadi di situ apakah kita bikin ecotourism, atau mau sekalian investasi besar agar itu kan luasannya besar ya. Sekalian digarap sekalian. Nah, itu masih kita dengerin nanti pendapat expert yang akan ketemu minggu depan,” tambahnya.
NTT memang memiliki keterbatasan pasokan listrik karena infrastruktur yang belum memadai. Namun, daerah ini menyimpan potensi panas bumi yang signifikan, yaitu mencapai 1.266 MW yang tersebar di 19 lokasi, dengan 16 lokasi berada di Pulau Flores. Pengembangan energi geothermal diharapkan dapat mengatasi permasalahan kekurangan listrik di NTT.
Namun, penting untuk mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan dalam pengembangan proyek ini. Partisipasi aktif masyarakat dan penanganan dampak lingkungan menjadi hal krusial untuk memastikan keberlanjutan proyek dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Transparansi dan dialog yang terbuka antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan adil.
Proyek geothermal di NTT memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses energi dan perekonomian daerah. Namun, kesuksesan proyek ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menangani protes masyarakat dan memastikan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dan berkeadilan bagi seluruh pemangku kepentingan.
Kesimpulannya, pertemuan antara Dirjen EBTKE dan Gubernur NTT diharapkan dapat menghasilkan solusi komprehensif yang mempertimbangkan aspek energi, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Komunikasi dan kolaborasi yang efektif antara semua pihak sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
