Pemerintah Indonesia membutuhkan dana sebesar Rp1.900 triliun untuk membiayai pembangunan infrastruktur selama periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto (2025-2029). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai tidak mencukupi untuk membiayai proyek infrastruktur tersebut.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa APBN hanya mampu menutup sekitar 60% dari total kebutuhan dana. Oleh karena itu, pemerintah aktif mencari pendanaan alternatif, salah satunya dengan mengajak investor asing untuk berkolaborasi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Hal ini disampaikan Dody dalam International Conference on Infrastructure (ICI) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Rabu (11/6). Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan pendanaan yang cerdas untuk mencapai target pembangunan infrastruktur pada periode tersebut. “Untuk memenuhi target 2025-2029, kami membutuhkan pendanaan sekitar Rp1.900 triliun. Dengan keterbatasan fiskal pemerintah hanya mencakup sekitar 60 persen, artinya sisanya datang dari pendanaan yang cerdas dan kolaboratif,” ungkap Dody.
Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPPS) dan Proyek yang Ditawarkan
Kementerian PU telah memiliki 55 proyek kerjasama pemerintah dan swasta (KPPS). Namun, dalam acara ICI, pemerintah mempromosikan sembilan proyek unggulan dengan total nilai Rp90,21 triliun untuk menarik minat investor asing. Proyek-proyek ini dianggap memiliki potensi yang besar dan prioritas tinggi.
Beberapa proyek infrastruktur yang ditawarkan meliputi pembangunan jalan tol, seperti Tol Gilimanuk-Mengwi, Tol Pejagan-Cilacap, dan Tol Sentul Selatan-Karawang Barat. Selain itu, pemerintah juga menawarkan proyek pengelolaan sampah Manggar di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Pemerintah juga menawarkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) di beberapa lokasi bendungan, antara lain: PLTM 5,4 MW di Bendungan Way Sekampung, PLTM 3,32 MW di Bendungan Tapin, PLTM 7,4 MW di Bendungan Leuwikeris, PLTM 3 MW di Bendungan Cipanas, dan PLTM 4,32 MW di Bendungan Karalloe. Proyek-proyek PLTM ini diharapkan dapat meningkatkan akses energi bersih di berbagai wilayah.
Menteri Dody Hanggodo mengajak investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur Indonesia. “Inilah momen kita. Mari bergandeng tangan dan membangun infrastruktur yang sangat penting, terutama untuk negara kami Indonesia,” ajaknya.
Dukungan dari Menko Infrastruktur
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), turut memberikan dukungan dan mengajak investor untuk berinvestasi di Indonesia. Dalam acara ICI, pemerintah menawarkan sekitar 46 proyek infrastruktur kepada investor global.
AHY berharap kerja sama ini tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada transformasi jangka panjang Indonesia. “Kami menyambut investor global, bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga untuk bermitra dengan kami dalam transformasi jangka panjang,” ujar AHY.
Secara keseluruhan, pemerintah Indonesia gencar menarik investasi asing untuk menutupi kekurangan pendanaan dalam pembangunan infrastruktur. Proyek-proyek yang ditawarkan beragam, mulai dari jalan tol hingga pembangkit listrik tenaga minihidro. Kesuksesan upaya ini akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.
Pemerintah perlu memastikan transparansi dan kemudahan dalam proses investasi untuk menarik minat investor asing. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan aspek lingkungan dan sosial dalam setiap proyek pembangunan infrastruktur. Suksesnya program ini bergantung pada kerja sama yang efektif antara pemerintah dan investor swasta, baik domestik maupun internasional.
