Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,87% pada Triwulan I 2025 menjadi sorotan. Angka ini, menurut Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, perlu dioptimalkan melalui kerjasama yang lebih erat antar lembaga terkait.
Di tengah dinamika geopolitik global dan ketidakpastian pasar keuangan, diperlukan strategi antisipatif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang positif. Sinergi antara Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dinilai sebagai kunci keberhasilan.
Sinergi Lembaga untuk Stimulus Ekonomi
Misbakhun menekankan pentingnya koordinasi kebijakan moneter, stabilitas sektor keuangan, dan stimulus fiskal yang selaras. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kebijakan moneter dan fiskal harus responsif terhadap perkembangan ekonomi global. Pengendalian inflasi yang kompetitif dan stabilisasi nilai tukar juga krusial untuk meningkatkan produktivitas.
Peningkatan Peran OJK dan Optimalisasi Instrumen Fiskal
Selain sinergi antar lembaga, Misbakhun juga mendorong peningkatan peran OJK. OJK perlu memperkuat ketahanan sektor perbankan dan non-bank.
Sementara itu, Kemenkeu didorong untuk mengoptimalkan instrumen fiskal. Tujuannya adalah untuk menopang daya beli masyarakat dan investasi.
Komisi XI DPR RI berkomitmen untuk terus memantau dan mendorong kolaborasi antar lembaga. Hal ini untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi 4,87% di Triwulan I 2025 merupakan modal yang baik. Namun, perlu upaya berkelanjutan untuk menjaga momentum ini.
Pengendalian inflasi, stabilisasi nilai tukar, dan percepatan penyaluran kredit UMKM menjadi fokus utama ke depannya.
Aliran Modal Asing dan Strategi Bauran Kebijakan
Bank Indonesia mencatat aliran modal asing masuk pada pekan pertama Juli 2025, sebesar Rp10,79 triliun.
Rinciannya, terdiri dari jual neto Rp2,31 triliun di pasar saham, dan Rp2,04 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Namun, ada beli neto sebesar Rp15,14 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN).
BI terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait. Strategi bauran kebijakan dioptimalkan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.
Data hingga 3 Juli 2025 menunjukan nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp52,95 triliun di pasar saham dan Rp34,72 triliun di SRBI. Namun, ada beli neto sebesar Rp53,07 triliun di pasar SBN.
Premi CDS Indonesia 5 tahun per 3 Juli 2025 tercatat 74,60 bps, turun dari 77,60 bps pada 27 Juni 2025. Yield SBN 10 tahun stabil di 6,60%, sementara Rupiah dibuka pada level (bid) Rp16.200 per dolar AS.
Secara keseluruhan, upaya menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia memerlukan sinergi yang kuat antar lembaga. Pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, dan peningkatan daya beli masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Pemantauan dan evaluasi secara berkala juga penting untuk memastikan strategi yang diterapkan tetap efektif dan adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi global.
