Bos Lippo Group, James Riady, menjadi sorotan setelah disebut-sebut mengusulkan pengurangan luas minimal rumah subsidi dari 21 meter persegi menjadi 18 meter persegi. Usulan ini mencuat pasca pertemuan dengan Komisi V DPR di kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) pada akhir Mei lalu. Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), perwakilan DJKN, Himbara, asosiasi pengembang properti, Mendagri, dan Mochtar Riady serta James Riady dari Lippo Group.
Dalam pertemuan tersebut, James Riady menyampaikan beberapa usulan terkait luas minimum rumah subsidi. Salah satu usulannya yang menjadi perbincangan adalah rumah dengan luas 18 meter persegi dan luas tanah 25 meter persegi. Muhammad Syawali Pratna, Ketua Asprumnas, yang hadir dalam pertemuan tersebut, membenarkan hal ini. Ia menjelaskan bahwa James Riady mempresentasikan beberapa opsi luas rumah dan tanah, termasuk opsi 18 meter persegi.
Namun, pernyataan Syawali mengungkapkan sedikit keraguan. Ia menyatakan tidak mengetahui pasti alasan di balik usulan tersebut, mengingat kemungkinan keterkaitan dengan kepemilikan tanah dan pengembangan properti oleh Lippo Group. Ia juga menekankan bahwa Menteri PKP bereaksi positif terhadap usulan tersebut karena dianggap terjangkau. Sementara itu, Ketua Umum Himperra, Ari Tri Priyono, juga mengonfirmasi bahwa James Riady memberikan beberapa usulan mengenai rumah subsidi, termasuk opsi luas lahan 25 sampai 30 meter persegi.
Menanggapi isu tersebut, James Riady membantah dirinya sebagai pengusul pemangkasan luas minimal rumah subsidi. Dalam pernyataan langsung kepada wartawan di Gedung DJKN, ia menegaskan bahwa usulan tersebut merupakan permintaan Kementerian untuk mencari solusi rumah yang terjangkau, bukan inisiatif dari pihaknya. “Bukan, bukan. Itu adalah permintaan dari kementerian untuk dicari titik masuk yang bisa affordable,” ujarnya.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, memberikan klarifikasi lebih lanjut. Ia menjelaskan bahwa pihaknya mengumpulkan masukan dari berbagai pihak, termasuk James Riady, karena pengalamannya dalam desain rumah kecil. Meskipun Lippo Group belum pernah terlibat dalam program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), pengalaman James Riady dianggap berharga. Sri Haryati juga menekankan bahwa masukan yang dikumpulkan bukan hanya dari James Riady, tetapi juga dari berbagai asosiasi dan perusahaan besar.
Perdebatan mengenai usulan pengurangan luas rumah subsidi ini menyoroti kompleksitas masalah perumahan di Indonesia. Di satu sisi, ada kebutuhan mendesak untuk menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran akan kualitas dan kelayakan hunian jika luasnya terlalu kecil. Diskusi lebih lanjut diperlukan untuk mencapai keseimbangan antara keterjangkauan harga dan kualitas hidup penghuni rumah subsidi.
Polemik ini juga membuka pertanyaan tentang transparansi dan proses pengambilan keputusan dalam kebijakan perumahan. Perlu adanya keterbukaan informasi dan partisipasi publik yang lebih luas agar kebijakan yang diambil dapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan menghindari potensi konflik kepentingan.
Secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan perlunya pertimbangan yang matang dan komprehensif dalam menentukan standar luas minimal rumah subsidi. Tidak hanya aspek harga yang perlu dipertimbangkan, tetapi juga aspek kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan penghuni. Proses pengambilan keputusan harus melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat, agar tercipta solusi yang adil dan berkelanjutan.
