Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan penghapusan sistem outsourcing di Indonesia. Langkah ini, yang ditindaklanjuti oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul akibat sistem alih daya tersebut. Menaker tengah menyusun regulasi untuk merealisasikan perintah Presiden. Proses ini diyakini akan melibatkan berbagai pertimbangan dan diskusi dengan berbagai pihak terkait.
Daftar Baca
Masalah Sistem Outsourcing di Indonesia
Penerapan sistem outsourcing di Indonesia selama ini memang sarat dengan masalah. Banyak pekerja yang mengalami ketidakpastian jenjang karir.
Gaji yang diterima pun kerap menjadi polemik. Seringkali, gaji hanya mendekati Upah Minimum Provinsi (UMP), tanpa adanya jaminan kesejahteraan yang memadai.
Kondisi ini diperparah dengan praktik pembayaran yang terkadang tidak sesuai dengan kesepakatan kontrak. Banyak pekerja, bahkan yang telah berusia lanjut, masih terikat dalam sistem outsourcing tanpa adanya peningkatan karir.
Langkah Pemerintah Menghapus Sistem Outsourcing
Menaker Ida Fauziyah menyatakan bahwa Presiden Prabowo menginginkan penghapusan sistem outsourcing, namun dengan pendekatan yang realistis.
Dewan Kesejahteraan Buruh, yang saat ini masih dalam tahap pembentukan, akan berperan penting dalam mengkaji proses penghapusan tersebut.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk serikat pekerja dan pengusaha, untuk merumuskan kebijakan yang tepat. Pertemuan dengan kedua pihak dijadwalkan berlangsung pekan ini.
Pertimbangan dan Tahapan Penghapusan Outsourcing
Penghapusan sistem outsourcing tidak akan dilakukan secara tergesa-gesa. Kemnaker akan mempertimbangkan berbagai aspek agar dampaknya dapat diminimalisir.
Aspirasi dari berbagai pihak akan menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan regulasi. Hal ini penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan adil dan berkeadilan bagi semua pihak.
Belum ada kepastian mengenai bentuk penghapusan, apakah secara menyeluruh, sebagian, atau hanya berupa perbaikan sistem. Hal ini akan diputuskan setelah proses kajian dan diskusi yang komprehensif.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Menaker Ida Fauziyah belum dapat memastikan kapan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) terkait penghapusan outsourcing akan terbit.
Proses penyusunan regulasi ini membutuhkan waktu dan pertimbangan yang matang. Kemnaker berkomitmen untuk menghadirkan negara yang hadir bagi para pekerja, memberikan kepastian, dan jaminan sosial yang layak.
Diharapkan, penghapusan sistem outsourcing ini dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih layak dan berkelanjutan bagi para pekerja di Indonesia. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial.
Penghapusan sistem outsourcing merupakan langkah besar yang memerlukan proses yang panjang dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Keberhasilannya bergantung pada komitmen pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha dalam bekerja sama menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan. Harapannya, kebijakan ini akan memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pekerja di Indonesia, serta mendorong terciptanya iklim kerja yang lebih sehat dan produktif.
