Pemerintah dihadapkan pada dilema anggaran yang cukup berat. Di tengah tekanan ekonomi dan melonjaknya biaya produksi listrik, rencana kenaikan subsidi listrik menjadi langkah yang hampir tak terelakkan. Keputusan ini akan berdampak signifikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun dinilai sebagai opsi terbaik untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial.
Kenaikan subsidi listrik ini bukan tanpa alasan. Berbagai faktor berkontribusi, mulai dari peningkatan biaya pokok produksi listrik hingga meningkatnya konsumsi listrik di golongan masyarakat yang berhak menerima subsidi. Kondisi ekonomi makro yang kurang menguntungkan juga memperparah situasi.
Daftar Baca
Subsidi Listrik: Diperlukan, Tapi Membebani APBN
Pengamat energi, Bisman Bakhtiar, mengatakan pemerintah terpaksa menambah anggaran subsidi untuk mencegah dampak negatif yang lebih luas. Menurunkan subsidi justru akan berujung pada kenaikan tarif listrik yang berisiko memicu masalah ekonomi dan sosial yang lebih besar.
Bisman menekankan pentingnya subsidi listrik sebagai bentuk perlindungan pemerintah terhadap masyarakat dari fluktuasi harga energi. Hal ini juga krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan daya beli masyarakat, terutama di tengah perlambatan ekonomi saat ini.
Dampak Perlambatan Ekonomi dan PHK
Perlambatan ekonomi saat ini ditandai dengan terbatasnya lapangan kerja dan tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Subsidi listrik menjadi instrumen penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat.
Dengan menjaga pengeluaran masyarakat golongan tertentu, subsidi listrik memungkinkan mereka untuk tetap mengalokasikan dana untuk kebutuhan lainnya. Subsidi listrik juga dinilai sebagai bentuk bantuan langsung yang relatif tepat sasaran dan mudah dikendalikan.
Solusi Jangka Pendek dan Jangka Panjang
Untuk jangka pendek, pemerintah disarankan mempertahankan besaran subsidi yang cukup. Kenaikan tarif listrik, jika diperlukan, sebaiknya dilakukan secara bertahap.
Strategi jangka panjang meliputi diversifikasi energi untuk menekan biaya produksi listrik. Dengan begitu, beban subsidi dapat dikurangi secara bertahap di masa mendatang, tanpa harus mengorbankan kesejahteraan rakyat.
Mencari Keseimbangan Antara Subsidi dan Keberlanjutan
Pemerintah perlu menyeimbangkan antara kebutuhan subsidi dan keberlanjutan keuangan negara. Subsidi listrik memang penting, namun tidak bisa terus menerus mengandalkan APBN tanpa ada upaya untuk efisiensi dan keberlanjutan energi.
Pentingnya eksplorasi sumber energi terbarukan dan efisiensi energi menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada subsidi di masa depan. Hal ini membutuhkan strategi komprehensif dan jangka panjang.
Kementerian ESDM telah memproyeksikan lonjakan anggaran subsidi listrik di tahun 2025. Anggaran awal sebesar Rp 87,72 triliun berpotensi meningkat hingga Rp 90,32 triliun. Angka ini menunjukkan betapa besarnya beban yang ditanggung negara untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial.
Meskipun kenaikan subsidi listrik berdampak pada APBN, langkah ini dinilai sebagai pilihan yang paling rasional di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan. Pemerintah perlu merancang strategi jangka panjang yang berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan pada subsidi dan memastikan akses energi yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
