Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), baru-baru ini menyerahkan 1.120 Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada warga transmigran di Sukabumi, Jawa Barat. Penyerahan tersebut merupakan bagian dari program unggulan Kementerian Transmigrasi, “Transmigrasi Tuntas”.
Program ini bertujuan memberikan kepastian hukum atas tanah kepada para transmigran. Kerja sama antara Kementerian Transmigrasi dan Kementerian ATR/BPN menjadi kunci keberhasilan program ini.
Penyerahan SHM untuk Warga Transmigran Sukabumi
Penyerahan sertifikat dilakukan di Kementerian Transmigrasi, Jakarta Selatan, pada Rabu, 18 Juni 2025. AHY menekankan pentingnya program ini dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
AHY menyatakan bahwa 1.120 SHM yang diserahkan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga transmigran. Sertifikat ini memberikan legalitas kepemilikan tanah yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan.
Program Transmigrasi Tuntas merupakan salah satu dari lima program unggulan Kementerian Transmigrasi. Program lainnya meliputi transmigrasi lokal, transmigrasi patriot, transmigrasi karya nusa, dan transmigrasi gotong royong.
Masalah Kepemilikan Tanah bagi Transmigran
Menko AHY mengakui masih banyak peserta transmigrasi di masa lalu yang belum memiliki sertifikat tanah. Hal ini menjadi tantangan yang harus diatasi pemerintah.
Ketidakpastian kepemilikan tanah selama ini menghambat akses warga transmigran terhadap berbagai peluang ekonomi. Program Transmigrasi Tuntas hadir untuk mengatasi permasalahan ini.
Dengan adanya SHM, warga transmigran diharapkan dapat lebih mudah mengakses perbankan untuk mendapatkan modal usaha. Hal ini akan mendorong peningkatan perekonomian mereka.
Manfaat SHM dan Program Transmigrasi Tuntas
Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diberikan diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga nilai ekonomi tambahan bagi para penerima. SHM yang sah akan memudahkan akses ke lembaga keuangan.
Beberapa penerima SHM merupakan warga yang direlokasi pasca-konflik di Aceh, Poso, dan Sampit. Pemerintah memfasilitasi mereka untuk membangun kehidupan yang lebih layak di Sukabumi.
Program ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga transmigran. Harapannya, program ini dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak warga transmigran lainnya.
Selain program Transmigrasi Tuntas, pemerintah juga tengah fokus pada pembangunan infrastruktur. Hal ini terlihat dari upaya Menko AHY dalam menarik investasi untuk berbagai proyek strategis nasional.
Pemerintah menargetkan investasi swasta untuk 46 proyek infrastruktur strategis, yang dipamerkan dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025. Proyek-proyek tersebut mencakup berbagai sektor, dari ketahanan pangan hingga energi terbarukan.
Proyek-proyek infrastruktur yang ditawarkan meliputi pembangunan jalan tol, pengelolaan sampah, dan energi terbarukan. Pemerintah berupaya menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri.
AHY berharap kerjasama dengan sektor swasta dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Investasi di sektor energi bersih menjadi prioritas. Beberapa proyek PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro) ditawarkan kepada investor. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mengembangkan energi terbarukan.
Dengan terselesaikannya permasalahan kepemilikan tanah dan pembangunan infrastruktur yang pesat, diharapkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya para transmigran, dapat meningkat secara signifikan. Komitmen pemerintah dalam kedua hal ini merupakan langkah penting menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
